Di tengah dinamika dalam negeri akibat pemilu, faktor eksternal juga memainkan peran penting pada Februari 2024, terutama kebijakan moneter Amerika Serikat. Bank Sentral AS (Federal Reserve) menegaskan belum akan menurunkan suku bunga dalam waktu dekat, mengingat inflasi domestik mereka masih di atas target. Sikap hawkish ini berdampak pada nilai tukar global, termasuk rupiah.

Rupiah sempat mengalami tekanan ke level Rp15.400 per dolar AS di akhir Februari, meskipun akhirnya terkoreksi kembali ke kisaran Rp15.200. Tekanan ini berasal dari menguatnya dolar AS sebagai aset aman (safe haven) di tengah ketidakpastian global dan imbal hasil obligasi AS yang tetap tinggi. Aliran modal ke negara berkembang, termasuk Indonesia, sempat melambat.

Bank Indonesia merespons dengan tetap mempertahankan suku bunga acuan di level 6%, dan melakukan intervensi ganda di pasar spot dan DNDF. Strategi ini berhasil meredam gejolak, tetapi tetap menyisakan kekhawatiran jika tren penguatan dolar berlanjut hingga kuartal kedua.

Kondisi ini menimbulkan dilema kebijakan. Di satu sisi, menahan suku bunga tinggi terlalu lama bisa memperlambat pemulihan domestik. Di sisi lain, menurunkan bunga lebih cepat dari The Fed bisa memperlebar diferensial suku bunga dan mendorong outflow modal. Dilema ini makin kompleks jika inflasi domestik tetap rendah tetapi tekanan nilai tukar meningkat.

Dari sudut pandang progresif, stabilitas eksternal harus dijaga tanpa mengorbankan prospek pertumbuhan jangka menengah. Artinya, Bank Indonesia dan pemerintah perlu bersinergi: menjaga kredibilitas makro, tetapi juga memastikan bahwa sektor riil tidak kehabisan likuiditas. Langkah seperti memperluas insentif kredit sektor prioritas, mempercepat belanja pemerintah, dan memperbaiki ekspektasi pasar bisa mengurangi ketergantungan pada suku bunga sebagai satu-satunya instrumen.

Selain itu, strategi jangka panjang perlu diarahkan pada penguatan ketahanan eksternal: meningkatkan penggunaan mata uang lokal melalui LCS (Local Currency Settlement), mendorong ekspor bernilai tambah agar pendapatan valas meningkat, serta memperkuat cadangan devisa melalui diversifikasi instrumen dan mitra perdagangan.

Dengan latar belakang tersebut, tekanan terhadap rupiah pada Februari harus dilihat bukan sebagai ancaman semata, tetapi juga sebagai pengingat bahwa struktur ekonomi domestik belum cukup kuat menahan tekanan global. Kebijakan nilai tukar tidak bisa sepenuhnya reaktif; harus dibarengi dengan strategi struktural untuk mengurangi ketergantungan pada modal jangka pendek dan memperbesar kapasitas ekonomi domestik.

Singkatnya, menghadapi tekanan eksternal, Indonesia membutuhkan respons kebijakan yang adaptif namun berorientasi jangka panjang. Konsistensi, transparansi, dan sinergi antarlembaga akan menjadi kunci menjaga stabilitas di tengah gelombang ketidakpastian global.