Bulan Maret 2024 menjadi periode kritis dalam kalender pangan nasional. Ramadan yang dimulai akhir Maret secara historis selalu memicu lonjakan permintaan terhadap bahan pokok. Kombinasi antara peningkatan konsumsi rumah tangga dan disrupsi pasokan akibat cuaca menjadikan stabilitas harga pangan sebagai ujian tahunan bagi pemerintah. Tahun ini, tantangannya semakin besar akibat efek lanjutan El Niño yang mengganggu musim tanam di awal tahun.

Sinyal awal telah terlihat: harga beras medium di beberapa daerah menembus harga eceran tertinggi, cabai dan bawang mengalami lonjakan menjelang Ramadan, dan stok pangan strategis di tingkat lokal mengalami tekanan. Data BPS menunjukkan bahwa sektor pertanian menjadi satu-satunya sektor yang tumbuh negatif pada kuartal pertama 2024, imbas dari gangguan produksi. Artinya, potensi inflasi pangan menjelang Ramadan bukan sekadar isu psikologis, tetapi mencerminkan masalah struktural rantai pasok.

Pemerintah merespons dengan langkah cepat: penyaluran cadangan pangan pemerintah oleh Bulog, perluasan operasi pasar murah, serta realisasi impor beras sebagai langkah stabilisasi. Namun, pertanyaannya tetap: mengapa masalah ini terus berulang dari tahun ke tahun? Di mana letak kelemahan dalam sistem pengelolaan pangan nasional?

Dari perspektif progresif, penanganan fluktuasi harga pangan seharusnya tidak hanya reaktif dan berbasis intervensi jangka pendek. Perlu pendekatan jangka panjang berbasis sistem ketahanan pangan terintegrasi. Pertama, penting memperkuat sistem cadangan strategis nasional yang fleksibel, termasuk di tingkat daerah. Kedua, reformasi tata niaga pangan harus didorong untuk memotong mata rantai distribusi yang panjang dan penuh spekulasi.

Lebih jauh, strategi diversifikasi pangan menjadi kunci. Ketergantungan berlebihan pada beras membuat Indonesia sangat rentan terhadap gangguan iklim. Pemerintah perlu mengarusutamakan konsumsi pangan alternatif—sagu, jagung, sorgum—melalui edukasi gizi dan kebijakan subsidi. Di sisi produksi, investasi pada infrastruktur irigasi dan teknologi pertanian tahan iklim wajib dipercepat agar musim tanam tidak lagi bergantung pada siklus alam.

Momen Ramadan 2024 seharusnya menjadi refleksi serius: kita tidak bisa terus-menerus ‘memadamkan kebakaran’ inflasi pangan setiap tahun. Perlu keberanian politik untuk mereformasi sistem pangan dari hulu ke hilir, melibatkan petani, pelaku logistik, pemerintah daerah, dan konsumen. Jika tidak, ketahanan pangan hanya akan menjadi jargon musiman, bukan kenyataan berkelanjutan.