Pada Maret 2024, sorotan global tertuju pada Tiongkok yang kembali memangkas proyeksi pertumbuhan ekonominya ke kisaran 4,8%. Negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia ini, dan mitra dagang utama Indonesia, menunjukkan gejala stagnasi konsumsi domestik, krisis properti yang belum usai, dan penurunan permintaan industri. Dampaknya terhadap Indonesia langsung terasa—baik dari sisi ekspor, investasi, maupun sektor pariwisata.

Sebagai tujuan ekspor terbesar Indonesia, perlambatan Tiongkok menyebabkan penurunan signifikan pada permintaan komoditas utama seperti batu bara, kelapa sawit, dan nikel. Harga batu bara global mulai turun dari puncaknya, dan volume ekspor ke Tiongkok mengalami koreksi. Surplus dagang Indonesia memang masih positif, tetapi mulai menyusut dan mengurangi kontribusi ekspor neto terhadap pertumbuhan.

Dampak tidak hanya terasa di sektor perdagangan. Sejumlah proyek investasi Tiongkok di sektor smelter dan infrastruktur mengalami penyesuaian jadwal akibat ketatnya likuiditas di negeri asal investor. Sektor pariwisata juga kehilangan momentum karena jumlah wisatawan dari Tiongkok belum kembali ke level pra-pandemi, memperlambat pemulihan daerah yang bergantung pada pasar tersebut.

Ketergantungan terhadap Tiongkok sebagai mitra utama mengundang pertanyaan strategis: apakah Indonesia terlalu menaruh banyak telur dalam satu keranjang? Jawabannya bukan sekadar retoris. Di tengah gejolak global, perlu strategi diversifikasi pasar dan produk untuk mengurangi kerentanan terhadap guncangan eksternal.

Pemerintah telah memulai langkah ke arah tersebut. Perjanjian dagang dengan negara-negara Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika diperluas. Diplomasi ekonomi digencarkan untuk membuka pasar alternatif. Namun dari sisi substansi, tantangannya lebih dalam: daya saing produk ekspor Indonesia masih rendah karena minimnya nilai tambah, rendahnya produktivitas, dan keterbatasan teknologi.

Dari sudut pandang progresif, krisis ini justru bisa menjadi momentum mempercepat transformasi struktur ekspor Indonesia. Hilirisasi tidak boleh berhenti pada pemrosesan bahan mentah, tetapi harus berlanjut hingga produk jadi berdaya saing tinggi. Dibutuhkan ekosistem industri yang mampu menyerap teknologi, mengembangkan R&D, dan memperluas basis produksi nasional.

Pemerintah juga perlu meninjau kembali ketergantungan pada FDI berbasis ekstraksi SDA dari satu negara. Kerjasama investasi harus lebih selektif dan mengutamakan alih teknologi serta keberlanjutan lingkungan. Di sisi lain, pelaku UMKM dan sektor swasta nasional harus lebih diberdayakan agar tidak kalah dalam kompetisi pasar global.

Singkatnya, perlambatan ekonomi Tiongkok adalah peringatan dini bagi Indonesia untuk tidak nyaman dengan model pertumbuhan berbasis komoditas dan ketergantungan pasar tunggal. Diperlukan rekalibrasi strategi perdagangan dan industrialisasi agar Indonesia tidak hanya menjadi penonton dalam dinamika ekonomi global, tetapi pemain tangguh dengan pijakan sendiri.