[Outlook Situasi Ekonomi dan Kebijakan: Pekan ke-3, Desember 2024] Agenda Ekonomi 2025: Lima Langkah Menuju Transformasi Berkeadilan

Menatap 2025, pemerintahan baru dihadapkan pada mandat besar: membawa ekonomi Indonesia naik kelas menuju pertumbuhan yang lebih tinggi, berkualitas, dan berkeadilan. Capaian 2024 memberikan fondasi stabil, namun juga memperlihatkan keterbatasan yang perlu diatasi melalui langkah transformatif. Berikut lima agenda utama yang disarankan untuk menjadi prioritas tahun 2025:

1. Reindustrialisasi Berbasis Nilai Tambah dan Ekonomi Hijau

Pemerintah perlu mendorong pengembangan industri pengolahan yang berkelanjutan, dari hulu ke hilir. Hilirisasi tidak boleh hanya berhenti pada nikel atau bauksit, tapi juga menyasar sektor manufaktur berorientasi ekspor seperti otomotif listrik, elektronik, dan pangan olahan. Pendekatan ini harus dilengkapi dengan insentif energi bersih dan insentif pajak berbasis emisi.
2. Reformasi Perlindungan Sosial dan Tenaga Kerja

Pasar tenaga kerja Indonesia perlu dirancang ulang untuk menghadapi perubahan teknologi dan demografi. Skema Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) perlu diperluas cakupannya, sementara program pelatihan ulang seperti Prakerja harus diperkuat dengan keterlibatan industri. Upah minimum harus ditetapkan berdasarkan produktivitas dan biaya hidup, bukan tekanan politik semata.
3. Transformasi Pendidikan dan Inovasi

Investasi besar dalam pendidikan dasar, vokasi, dan riset sangat penting agar bonus demografi tidak menjadi beban. Pemerintah harus memfokuskan anggaran pendidikan pada peningkatan kualitas guru, digitalisasi sekolah, dan perluasan akses pendidikan tinggi berbasis teknologi. Lembaga riset harus diberi ruang untuk bermitra dengan dunia usaha.
4. Reformasi Pajak dan Ketahanan Fiskal

Kenaikan PPN menjadi 12% di 2025 harus diimbangi dengan kebijakan fiskal yang progresif dan adil. Pemerintah harus mempercepat pengenaan pajak atas kekayaan, memperbaiki kepatuhan pajak, serta meninjau kembali belanja subsidi yang tidak produktif. Ketahanan fiskal hanya bisa dijaga jika pendapatan meningkat tanpa membebani kelompok rentan.
5. Demokratisasi Energi dan Ketahanan Iklim

Pemerintah harus mempercepat transisi ke energi terbarukan dengan mendukung PLTS atap, energi komunitas, dan insentif bagi daerah penghasil energi bersih. Di saat yang sama, program adaptasi perubahan iklim seperti pembangunan bendungan, manajemen risiko pertanian, dan perlindungan pesisir harus diperluas secara sistematis.

Desember adalah waktu menyusun arah dan menyalakan semangat baru. Jika lima agenda ini dijalankan secara konsisten, disertai kepemimpinan yang kuat dan partisipatif, maka 2025 bisa menjadi awal transformasi ekonomi Indonesia ke arah yang lebih adil, hijau, dan tangguh dalam menghadapi masa depan.

Leave a comment