Musim kemarau 2024 yang dipengaruhi oleh fenomena El Niño menunjukkan gejala yang makin ekstrem. BMKG melaporkan bahwa curah hujan di bawah normal terjadi di sebagian besar wilayah pertanian utama di Pulau Jawa, Nusa Tenggara, dan sebagian Kalimantan. Dampaknya sangat terasa: produksi padi mengalami penurunan, beberapa wilayah melaporkan gagal panen, dan harga beras kembali naik meski belum setinggi awal tahun.

Perubahan iklim bukan lagi ancaman jangka panjang, melainkan kenyataan yang terjadi kini. Indonesia sebagai negara agraris harus mengakui bahwa sistem pangan kita masih sangat rentan terhadap gangguan iklim. Ketergantungan pada sawah tadah hujan, lemahnya infrastruktur irigasi, dan minimnya inovasi pertanian membuat daya tahan petani rendah menghadapi musim ekstrem.

Dari sudut pandang progresif, respons terhadap krisis ini tidak boleh lagi sebatas bantuan darurat dan impor pangan. Diperlukan pendekatan adaptasi iklim yang lebih sistemik dalam kebijakan pangan nasional. Pemerintah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur air seperti embung dan irigasi tetes, memperluas penggunaan benih tahan kekeringan, serta mendukung digitalisasi pertanian agar petani bisa mengakses prakiraan cuaca dan harga pasar secara real-time.

Kebijakan asuransi pertanian seperti AUTP (Asuransi Usaha Tani Padi) juga harus diperluas cakupannya dan disubsidi secara lebih agresif. Petani yang menghadapi gagal panen karena iklim ekstrem perlu perlindungan yang nyata, bukan sekadar janji bantuan yang datang terlambat. Dalam jangka panjang, pemerintah juga perlu mengevaluasi strategi swasembada pangan yang terlalu fokus pada padi, dan mulai mendorong diversifikasi pangan lokal seperti sorgum, sagu, dan jagung.

Di level global, Indonesia harus mengambil posisi aktif dalam forum internasional untuk mendorong pendanaan adaptasi iklim yang adil. Negara-negara maju yang menjadi penyumbang emisi terbesar memiliki tanggung jawab terhadap dampak perubahan iklim di negara berkembang. Indonesia bisa memimpin inisiatif kawasan ASEAN untuk memperkuat ketahanan pangan regional berbasis solidaritas dan inovasi.

Juni 2024 menunjukkan dengan jelas bahwa perubahan iklim adalah ancaman ekonomi, bukan sekadar isu lingkungan. Jika tidak diantisipasi dengan kebijakan berani dan berpihak pada petani kecil, kita akan menghadapi krisis pangan berulang setiap tahun. Saatnya menjadikan adaptasi iklim sebagai inti dari strategi pembangunan pertanian nasional, bukan hanya lampiran proyek-proyek teknis.