Konflik Timur Tengah kembali memanas pada awal April 2024, dengan meningkatnya ketegangan antara Iran dan Israel serta gangguan pada jalur pelayaran di Selat Hormuz. Imbasnya langsung terasa ke pasar minyak global: harga minyak mentah Brent naik hingga menembus USD 100 per barel, tertinggi sejak pertengahan 2022. Untuk Indonesia, sebagai net-importir minyak, kondisi ini menguji lagi daya tahan fiskal dan strategi ketahanan energi nasional.

Kenaikan harga minyak internasional otomatis meningkatkan beban subsidi BBM domestik. Pemerintah terpaksa melakukan realokasi anggaran untuk menutup selisih harga keekonomian dengan harga jual eceran. Sementara itu, kekhawatiran terhadap potensi gangguan suplai dan tekanan kurs rupiah memperparah ketidakpastian pasar.

Namun, guncangan eksternal seperti ini bukanlah hal baru. Pertanyaannya: mengapa Indonesia belum cukup siap menghadapi volatilitas harga minyak yang sudah berulang kali terjadi? Jawabannya terletak pada ketergantungan struktural kita terhadap impor BBM dan lambatnya transformasi ke energi alternatif.

Kapasitas kilang domestik belum cukup untuk memenuhi permintaan nasional. Proyek kilang baru berjalan lambat, dan investasi sektor hulu migas belum signifikan karena ketidakpastian regulasi dan rendahnya daya tarik fiskal. Di sisi lain, program substitusi energi seperti biodiesel (B35 dan B40) memang berjalan, tetapi masih belum cukup untuk mengurangi ketergantungan pada minyak impor secara substansial.

Dalam konteks ini, ketahanan energi harus dilihat bukan semata sebagai isu pasokan, tetapi sebagai bagian dari strategi geopolitik dan pembangunan nasional. Pemerintah perlu mendorong percepatan investasi di kilang, memperluas diversifikasi sumber impor (tidak hanya dari Timur Tengah), dan memperkuat cadangan strategis nasional—baik BBM maupun energi alternatif.

Dari perspektif progresif, kejadian ini juga menunjukkan urgensi memperkuat energi terdesentralisasi. Proyek-proyek energi berbasis komunitas, seperti PLTS atap, PLTMH, dan biogas, tidak hanya mengurangi beban impor, tetapi juga menciptakan kemandirian energi di tingkat lokal. Dalam jangka panjang, ketahanan energi nasional bukan hanya soal infrastruktur besar, tetapi juga soal resilien komunitas.

April 2024 menjadi momen pengingat bahwa ketergantungan pada pasar global dan konflik geopolitik adalah risiko nyata. Ketahanan energi sejati hanya bisa dibangun melalui kemandirian produksi, efisiensi konsumsi, dan diversifikasi sumber energi. Pemerintah perlu segera berpindah dari paradigma responsif ke strategi proaktif—mengantisipasi krisis, bukan sekadar bereaksi terhadapnya.