Hingga kini, data terkait kemiskinan desa di Indonesia mendukung urgensi program inovatif pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi perdesaan. Meskipun urbanisasi meningkat, dengan proyeksi 70% penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan pada 2045, saat ini sekitar 43% populasi masih menetap di desa (BPS, 2024). Fakta ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan desa tetap menjadi faktor penting dalam perencanaan ekonomi nasional, mengingat proporsi penduduk yang masih menggantungkan hidupnya pada ekonomi pedesaan.

Kemiskinan di Perdesaan dan Tantangan Strukturalnya

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa tingkat kemiskinan di perdesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan, dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan mencapai 1,92 dan Indeks Keparahan Kemiskinan sebesar 0,48 per September 2024. Indeks kedalaman kemiskinan mengukur sejauh mana rata-rata pengeluaran penduduk miskin berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan sendiri mencerminkan jumlah minimum pengeluaran dalam rupiah yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dalam satu bulan, mencakup kebutuhan makanan dan nonmakanan. Semakin besar nilai indeks kedalaman kemiskinan, semakin lebar kesenjangan antara pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Di sisi lain, indeks keparahan kemiskinan menggambarkan tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Nilai indeks yang lebih tinggi menunjukkan ketidakmerataan yang lebih besar dalam distribusi pengeluaran di kelompok masyarakat miskin.

Artinya, tidak hanya lebih banyak penduduk miskin di desa, tetapi juga mereka yang miskin berada dalam kondisi yang lebih sulit untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Faktor struktural seperti rendahnya pendidikan, keterbatasan akses modal, ketergantungan terhadap sektor pertanian tradisional yang berisiko tinggi terhadap perubahan iklim dan fluktuasi harga, serta minimnya infrastruktur ekonomi turut memperburuk situasi ini.

Berdasarkan data Susenas, rata-rata lama sekolah kepala rumah tangga miskin di desa hanya 6,04 tahun, sementara 39,60% hanya berpendidikan SD sederajat dan 29,54% bahkan tidak tamat SD. Tidak mengherankan jika mayoritas kepala rumah tangga miskin di desa (65,36%) masih menggantungkan hidup pada sektor pertanian yang memiliki rata-rata upah terendah, yaitu Rp2,37 juta per bulan per Agustus 2023. Sektor ini tidak hanya memberikan pendapatan yang rendah tetapi juga penuh dengan ketidakpastian karena faktor eksternal seperti cuaca dan harga komoditas yang fluktuatif.

Mengapa Koperasi?

Di tengah kondisi yang menantang ini, koperasi hadir sebagai solusi jangka panjang yang dapat mengatasi berbagai permasalahan struktural desa. Koperasi bukan sekadar alat distribusi ekonomi, melainkan sebuah mekanisme yang mengedepankan kepemilikan bersama dan keadilan ekonomi. Dengan prinsip demokrasi ekonomi, koperasi memungkinkan anggota yang berasal dari kalangan masyarakat desa untuk memiliki kendali atas aset dan distribusi keuntungan yang lebih merata (Mubyarto, 2002).

Keunggulan utama koperasi dibandingkan dengan model ekonomi lain adalah kemampuannya untuk mengatasi ketimpangan ekonomi. Dengan indeks keparahan kemiskinan yang masih lebih tinggi di desa dibandingkan kota, koperasi memberikan model ekonomi inklusif yang mendorong partisipasi aktif masyarakat. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan dan mendapatkan bagian dari hasil usaha koperasi, tidak seperti sistem kapitalis yang cenderung memusatkan kekayaan hanya pada segelintir individu atau entitas.

Selain aspek kepemilikan dan keadilan ekonomi, koperasi juga dapat menjadi katalisator penciptaan lapangan kerja. Salah satu penyebab utama kemiskinan di desa adalah minimnya peluang kerja di luar sektor pertanian. Dengan model bisnis yang fleksibel, koperasi dapat merambah ke berbagai sektor, seperti perdagangan, jasa keuangan, industri kecil, hingga sektor kreatif yang berbasis pada keunggulan lokal. 

Keberhasilan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah terbukti dari berbagai pengalaman, baik di dalam maupun luar negeri. Di tingkat internasional, Mondragon Corporation di Spanyol adalah contoh koperasi pekerja yang sukses dengan tata kelola demokratis serta inovasi bisnis yang berkelanjutan. Didirikan pada tahun 1956, Mondragon berkembang dari sebuah koperasi kecil menjadi jaringan koperasi dengan lebih dari 80.000 pekerja yang memiliki dan mengelola sendiri perusahaannya. 

Keunikan Mondragon terletak pada sistem kepemilikan kolektif, di mana setiap pekerja adalah pemegang saham yang turut menentukan arah perusahaan. Selain itu, koperasi ini juga memiliki ekosistem yang mendukung keberlanjutan, termasuk bank koperasi, universitas, serta pusat riset dan pengembangan yang memastikan inovasi terus berjalan. Dengan struktur yang demokratis dan berbasis pada keadilan sosial, Mondragon berhasil menciptakan model bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan stabilitas dan kesejahteraan jangka panjang bagi anggotanya, bahkan di tengah krisis ekonomi global.

Di Indonesia, keberhasilan Koperasi Peternak Bandung Selatan (KPBS Bandung Selatan) dalam menjaga stabilitas harga susu bagi peternak menjadi bukti bahwa koperasi yang dikelola dengan baik mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi anggotanya. KPBS, yang berdiri sejak tahun 1969, berperan sebagai jembatan antara peternak kecil dengan pasar yang lebih luas, termasuk industri pengolahan susu skala besar. Koperasi ini memastikan bahwa anggotanya mendapatkan harga jual susu yang lebih stabil dengan menghilangkan peran tengkulak yang sering kali menekan harga di tingkat peternak. 

Dengan pendekatan ini, peternak tidak hanya mendapatkan pendapatan yang lebih layak, tetapi juga mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing mereka. Keberhasilan KPBS menunjukkan bahwa koperasi yang dikelola dengan strategi bisnis yang tepat dan berorientasi pada kesejahteraan anggotanya. Hal ini senada dengan temuan FAO, bahwa koperasi pertanian berhasil meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani di pedesaan. Dengan kepemilikan bersama, petani kecil dapat mengakses pasar, teknologi, dan modal yang sebelumnya dikuasai oleh pihak eksternal FAO (2012).

Suasana Koperasi Mondagron (Sumber: Wikipedia)

Mendorong Implementasi Koperasi Merah Putih yang Berkelanjutan

​Program Koperasi Desa Merah Putih yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan membentuk koperasi di sekitar 70.000 hingga 80.000 desa di seluruh Indonesia. Rencanya masing-masing koperasi akan mendapatkan modal awal 3-5 miliar rupiah. Program ini dirancang untuk memutus mata rantai kemiskinan, menyediakan akses permodalan yang lebih sehat, dan mengurangi ketergantungan masyarakat desa pada pinjaman online ilegal, tengkulak, dan rentenir.

Meski memiliki potensi besar, pembentukan Koperasi Merah Putih tidak lepas dari sejumlah tantangan yang perlu dicermati dengan seksama. Salah satu isu utama adalah konflik kelembagaan yang berpotensi muncul akibat tumpang tindih kewenangan antara kementerian terkait. Saat ini, BUMDes berada di bawah naungan Kementerian Desa PDTT, sementara Koperasi Merah Putih direncanakan akan dikelola oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Jika tidak dikelola dengan baik, ego sektoral antar kementerian bisa menjadi batu sandungan yang justru melemahkan efektivitas program ini. Lebih dari sekadar birokrasi, risiko duplikasi fungsi antara BUMDes dan koperasi bisa menciptakan persaingan yang kontraproduktif di tingkat desa. Alih-alih memperkuat ekonomi perdesaan, tumpang tindih regulasi ini justru bisa menjadi penghambat utama keberhasilan program. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang tegas dan komprehensif agar keduanya tidak berjalan dalam arah yang berlawanan, melainkan beroperasi dalam ekosistem yang saling melengkapi.

Di sisi lain, keseragaman model bisnis koperasi juga menjadi isu krusial yang tak boleh diabaikan. Desa-desa di Indonesia memiliki potensi ekonomi yang sangat beragam, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, hingga industri kreatif. Memaksakan satu pola bisnis koperasi yang seragam justru bisa berdampak buruk. Alih-alih meningkatkan, pemaksaan pilihan bisnis justru dapat menghambat inovasi lokal yang selama ini berkembang secara organik. Terlebih, banyak desa yang sudah memiliki Koperasi Unit Desa (KUD) yang berjalan dengan sistem yang telah beradaptasi dengan kebutuhan dan kearifan lokal masing-masing. Jika tidak ada strategi integrasi yang matang, pembentukan Koperasi Merah Putih bisa memicu konflik yang tidak perlu. Padahal, yang lebih dibutuhkan bukanlah persaingan antar-lembaga, melainkan strategi yang memungkinkan koperasi-koperasi ini berkembang bersama dalam ekosistem ekonomi desa yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Strategi Koperasi Merah Putih

Agar Koperasi Merah Putih dapat berjalan efektif dan tidak sekadar menjadi program seremonial tanpa dampak nyata, strategi implementasinya harus dirancang dengan matang dan berbasis pada prinsip keberlanjutan. Pertama, kebijakan ini harus dilakukan secara bertahap melalui pilot project di beberapa desa sebelum diperluas secara nasional. Pendekatan bertahap ini penting agar setiap tahap pelaksanaan dapat dievaluasi secara mendalam, memungkinkan perbaikan dan penyempurnaan sebelum diperluas ke desa-desa lain. 

Kedua, program ini tidak boleh menjadi proyek kementerian tertentu semata. Kementerian Desa PDTT dan Kementerian Koperasi dan UKM harus bersinergi dalam kerangka regulasi bersama, misalnya dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur hubungan antara Koperasi Merah Putih dan BUMDes. Tanpa aturan yang jelas dan dukungan yang kuat dari pemangkun kebijakan tertinggi, program ini bisa jadi malah hanya menjadi kompetitor baru bagi inisiatif yang sudah lebih dulu berjalan di desa, alih-alih menjadi pelengkap yang memperkuat ekosistem ekonomi desa.

Ketiga, sinergi antara Koperasi Merah Putih, Koperasi Unit Desa (KUD), dan BUMDes harus dibangun secara strategis. Tidak semua desa membutuhkan entitas koperasi baru jika sudah ada koperasi yang berjalan dengan baik. Sebaliknya, di desa yang BUMDes-nya sudah berkembang, Koperasi Merah Putih bisa berfungsi sebagai lembaga keuangan yang mendukung pengembangan bisnis BUMDes dengan memberikan pembiayaan yang diawasi secara ketat. Sebaliknya, di desa yang BUMDes-nya belum optimal, koperasi bisa berperan sebagai katalisator bisnis baru yang sesuai dengan potensi desa tersebut.

Keempat, model kepemilikan koperasi harus dibuat inklusif agar masyarakat desa benar-benar merasa memiliki dan berpartisipasi aktif dalam pengelolaannya. Salah satu pendekatan inovatif adalah dengan mengubah modal awal koperasi yang bersumber dari dana pinjaman Himbara menjadi “Simpanan Pokok” bagi setiap kepala keluarga yang berdomisili di desa. Dengan cara ini, seluruh kepala keluarga otomatis menjadi anggota dan pemegang “saham” koperasi sejak awal. Hal ini menciptakan rasa kepemilikan dan keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan ekonomi desa. Mekanisme ini tidak hanya memberikan manfaat jangka panjang dalam membangun ketahanan ekonomi desa, tetapi juga memperkuat ikatan sosial antara masyarakat dengan koperasi. Walaupun bagian kepemilikan setiap individu mungkin relatif kecil, keberadaan sistem bagi hasil dari koperasi dapat menjadi elemen pemersatu yang mendorong keterlibatan warga dalam keputusan ekonomi lokal mereka.

Kelima, pemerintah seharusnya tidak terlalu sibuk menentukan sektor bisnis utama koperasi, tetapi lebih fokus pada penyediaan infrastruktur kelembagaan, pengetahuan, data, dan prosedur baku yang seragam. Standarisasi yang diperlukan bukan pada model bisnisnya, tetapi pada mekanisme pengelolaan dan transparansi keuangan. Desa harus tetap memiliki kebebasan dalam menentukan sektor bisnis koperasi mereka sesuai dengan potensi ekonomi masing-masing. Memaksakan satu jenis usaha untuk semua desa hanya akan menghilangkan kekuatan utama ekonomi lokal, yaitu keberagaman dan kearifan lokal yang sudah ada.

Terakhir, pembiayaan koperasi harus dikelola dengan kehati-hatian tinggi (prudent) dan berbasis mitigasi risiko yang matang. Sebelum koperasi mulai beroperasi secara luas, standar prosedur bisnis dan regulasi keuangan harus disusun untuk memastikan keberlanjutan program ini. Tanpa manajemen risiko yang kuat, koperasi justru bisa mengalami kebangkrutan di tahun-tahun awal akibat pengelolaan yang tidak disiplin. Model bisnis koperasi harus menghindari ketergantungan pada utang tanpa jaminan yang jelas serta mengutamakan prinsip keberlanjutan jangka panjang.

Seperti yang dikatakan oleh Mohammad Hatta, koperasi adalah soko guru ekonomi nasional. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan benar-benar mendukung koperasi untuk berkembang secara profesional dan berkelanjutan. Jika dijalankan dengan benar, koperasi dapat menjadi solusi nyata dalam membangun ekonomi desa yang lebih mandiri, sejahtera, dan berdaya saing.