Di tengah komitmen global terhadap dekarbonisasi, masa depan energi Indonesia kembali menjadi perdebatan hangat pada November 2024. Di satu sisi, Indonesia masih sangat bergantung pada batu bara untuk pembangkit listrik—sekitar 67% dari total bauran energi nasional. Di sisi lain, komitmen untuk mencapai Net Zero Emission pada 2060 dan menjalankan Just Energy Transition Partnership (JETP) menuntut percepatan transisi ke energi terbarukan.

Dalam forum G20 di Brasil, Presiden Indonesia menyatakan komitmen untuk menghentikan penggunaan energi fosil dalam 15 tahun dan membangun lebih dari 75 GW kapasitas energi terbarukan. Komitmen ambisius ini menuai pujian internasional, tetapi juga memunculkan pertanyaan serius tentang kesiapan infrastruktur, regulasi, dan pendanaan domestik.

Dari perspektif progresif, transisi energi tidak bisa hanya dilihat dari sisi penggantian sumber daya. Ia harus dibangun sebagai transformasi sosial dan ekonomi yang menyeluruh. Pemerintah harus segera menetapkan peta jalan konkret untuk pensiun dini PLTU, termasuk skema pembiayaan, perlindungan pekerja tambang, dan diversifikasi ekonomi di daerah penghasil batu bara.

Program-program seperti PLTS atap, pembangkit skala kecil (off-grid), dan mikrohidro perlu diperluas secara massif, terutama di daerah terpencil. Energi terbarukan harus demokratis—bisa dikelola komunitas, koperasi, dan desa, bukan hanya oleh korporasi besar.

Selain itu, aspek keadilan penting diperhatikan. Subsidi energi fosil yang besar harus secara bertahap dialihkan untuk mendukung proyek energi bersih. Ini akan memberikan sinyal harga yang tepat dan mendorong investasi hijau. Pemerintah juga bisa memanfaatkan instrumen fiskal seperti insentif pajak, green sukuk, dan kredit hijau untuk mempercepat investasi sektor ini.

Tantangan lainnya adalah regulasi yang belum cukup progresif. Feed-in tariff untuk EBT masih kurang kompetitif, proses perizinan lambat, dan koordinasi antarlembaga lemah. November menjadi momentum untuk membenahi kerangka kebijakan agar transisi energi benar-benar berjalan, bukan sekadar komitmen di atas kertas.

Masa depan energi Indonesia tidak bisa ditentukan oleh pasar semata. Ia harus dipimpin oleh negara dengan visi jangka panjang, kebijakan afirmatif, dan partisipasi publik yang luas. Hanya dengan itu, Indonesia bisa beralih dari status sebagai “raja batu bara” menuju pemimpin energi bersih di kawasan Asia Tenggara.