Menjelang akhir 2024, isu kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% mulai menjadi perhatian publik. Kenaikan ini dijadwalkan berlaku efektif per 1 Januari 2025, sesuai amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini penting untuk memperkuat basis penerimaan negara dan menjaga defisit fiskal tetap terkendali.

Namun, di tengah masih tingginya tekanan biaya hidup dan ancaman stagnasi pertumbuhan, banyak pihak mempertanyakan waktu implementasi kebijakan ini. Apakah tepat menaikkan tarif PPN ketika daya beli masyarakat kelas menengah bawah belum sepenuhnya pulih?

Pemerintah berargumen bahwa kenaikan ini bersifat minimal secara inflasioner (sekitar 0,4–0,6%) dan bahwa sebagian besar barang kebutuhan pokok tetap dikecualikan dari objek PPN. Di sisi lain, pelaku usaha menilai bahwa beban administrasi dan potensi penurunan permintaan bisa terjadi, terutama pada sektor ritel dan jasa.

Dari perspektif progresif, reformasi perpajakan adalah keniscayaan, tetapi harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan kepekaan sosial. PPN adalah pajak regresif—artinya, dampaknya lebih besar secara proporsional terhadap kelompok berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, pemerintah harus menyiapkan langkah mitigasi serius.

Pertama, perluasan dan peningkatan kualitas program perlindungan sosial seperti bantuan langsung tunai, subsidi pangan, dan bantuan pendidikan bisa menjadi kompensasi langsung atas kenaikan beban konsumsi. Kedua, edukasi publik harus digencarkan untuk menjelaskan bahwa sebagian besar kebutuhan dasar tetap bebas PPN.

Ketiga, pemerintah perlu mempercepat digitalisasi sistem perpajakan agar kepatuhan meningkat dan beban pelaporan pelaku usaha menengah ke bawah berkurang. Untuk UMKM, skema PPN final dan tarif efektif yang lebih ringan harus dipertahankan agar mereka tidak terpukul oleh kenaikan tarif umum.

Kenaikan PPN menjadi 12% adalah bagian dari agenda reformasi fiskal jangka panjang, namun September 2024 menjadi waktu krusial untuk memastikan bahwa eksekusinya tidak menimbulkan gejolak sosial maupun kontraksi ekonomi. Transparansi, komunikasi yang empatik, dan respons kebijakan yang inklusif akan menjadi kunci suksesnya kebijakan ini di tahun depan.