Jakarta, 26 Maret 2025, Wiratama Institute Serukan Penguatan Transparansi, Akuntabilitas, dan Etika Kepemimpinan dalam tubuh Danantara.

Danantara Indonesia resmi diluncurkan pada 4 Februari 2025 dengan melibatkan Presiden Prabowo Subianto bersama dua mantan presiden, Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Sebagai lembaga superholding BUMN, Danantara diberi mandat mengelola aset negara yang nilainya melampaui Rp14.000 triliun. Skema ini menjadikan Danantara sebagai entitas pengelola kekayaan negara terbesar dalam sejarah Indonesia—bahkan setara dengan sekitar 70 persen Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Dengan posisi strategis dan aset luar biasa besar, Danantara digadang-gadang menjadi “Temasek-nya Indonesia”, sebuah transformasi besar dalam lanskap pengelolaan BUMN.

Namun, skala ambisius ini juga menghadirkan risiko yang tidak kecil. Dalam kajian terbaru, Wiratama Institute menekankan bahwa keberhasilan Danantara tidak hanya bertumpu pada desain institusional atau semangat reformasi yang menyertainya, tetapi terutama akan ditentukan oleh kualitas kepemimpinan dan kekuatan tata kelola yang mengawal lembaga ini. Tanpa itu, potensi Danantara justru bisa menjadi beban sistemik baru bagi keuangan negara dan integritas ekonomi nasional.

Kepemimpinan Penuh Potensi, Tapi Ada Catatan Serius

Struktur kepemimpinan Danantara saat ini dihuni oleh nama-nama besar dan berpengaruh. Mulai dari Rosan Roeslani sebagai CEO, Pandu Sjahrir sebagai Chief Investment Officer, hingga penasihat global seperti Ray Dalio dan Jeffrey Sachs. Di atas kertas, susunan ini menunjukkan kombinasi figur nasional dan internasional dengan pengalaman di berbagai sektor strategis—dari dunia investasi, politik, hingga pembangunan berkelanjutan.

Namun demikian, Wiratama menggarisbawahi sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian publik dan pemerintah. Pertama, meskipun Rosan Roeslani dikenal luas sebagai pengusaha berpengalaman, ia juga membawa jejak masa lalu yang menimbulkan pertanyaan, khususnya terkait kasus Berau Coal dan persoalan keuangan yang pernah menyertainya. Isu integritas ini tidak bisa diabaikan, terutama ketika ia memegang kendali tertinggi atas lembaga yang mengelola triliunan rupiah aset negara.

Di sisi lain, masuknya Thaksin Shinawatra sebagai penasihat asing juga menimbulkan kontroversi tersendiri. Meskipun Thaksin memiliki pengalaman memimpin Thailand dan membangun bisnis berskala besar, rekam jejak hukumnya di negara asalnya membuat kehadirannya dipertanyakan, terutama dari sudut pandang etika dan simbolisme lembaga negara. Sementara itu, kehadiran tokoh teknokrat seperti Muliaman Hadad serta profesional muda seperti Pandu Sjahrir memberikan harapan, tetapi keduanya tetap perlu dilindungi dari potensi konflik kepentingan dan kerentanan rangkap jabatan yang bisa mengaburkan fokus serta akuntabilitas mereka. Tim yang hebat saja tidak cukup. Dream team ini hanya sekuat sistem pengaman di sekelilingnya. Tata kelola adalah tameng terakhir rakyat atas aset negara.

Tata Kelola Jadi Titik Kritis

Salah satu titik rawan yang disorot oleh Wiratama adalah format kelembagaan Danantara yang sangat tersentralisasi. Konsolidasi seluruh BUMN di bawah satu payung memang menjanjikan efisiensi dan sinergi, namun juga menciptakan risiko konsentrasi yang besar. Satu kesalahan strategis, atau satu keputusan investasi yang gagal, bisa berdampak ke seluruh portofolio BUMN, dan pada gilirannya, membebani keuangan negara.

Di samping itu, minimnya transparansi publik pada tahap awal pembentukan, serta keterlibatan sejumlah pejabat yang merangkap jabatan baik di pemerintahan maupun sektor swasta, menambah lapisan kerentanan. Tidak kalah penting, keberadaan ketentuan yang memberikan imunitas hukum terhadap aset Danantara dari penyitaan berpotensi menciptakan ruang abu-abu yang rentan disalahgunakan, jika tidak diimbangi dengan pengawasan yang kuat dan independen.

Menanggapi hal tersebut, Wiratama Institute merekomendasikan tiga langkah utama. Pertama, mendorong transparansi menyeluruh, termasuk publikasi laporan keuangan dan kinerja portofolio secara berkala kepada publik. Kedua, memastikan adanya audit independen dan keterlibatan aktif  dari semua lembaga pengawas yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), dana Kejaksaan Agung. Jangan sampai lembaga pengawas ini hanya sesuatu yang di atas kertas belaka. Ketiga, penegakkan standar etik yang tinggi, termasuk pelarangan konflik kepentingan baik bagi jajaran eksekutif maupun penasihat asing.

Reformasi BUMN Harus Tetap Berlandaskan Akuntabilitas

Danantara adalah proyek besar yang bisa mengubah arah pembangunan ekonomi Indonesia ke depan. Dengan potensi menjadi motor utama transformasi industri nasional dan menarik investasi global, lembaga ini memang menjanjikan percepatan pertumbuhan. Tetapi, janji itu hanya akan terwujud jika lembaga ini dibangun di atas fondasi akuntabilitas yang kokoh.

Wiratama Institute menekankan bahwa keberhasilan Danantara hanya bisa dicapai jika lembaga ini benar-benar bebas dari intervensi politik jangka pendek, dipimpin oleh profesional yang bersih dan kompeten, serta dikelola dengan prinsip tata kelola internasional yang terbuka terhadap pengawasan publik. Jangan sampai reformasi BUMN yang sudah diperjuangkan selama ini dikorbankan oleh konsentrasi kekuasaan tanpa kontrol. Kita mendukung terobosan ini, tetapi harus kritis dalam menjaga arah dan integritasnya.

---

Tentang Wiratama Institute
Wiratama Institute adalah lembaga kajian independen yang berfokus pada riset ekonomi, kebijakan publik, dan pembangunan daerah. Kami berkomitmen untuk memberikan analisis berbasis data serta rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan inovatif.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:
Aulia Rachman Alfahmy, M.Ec.Pol 

| Direktur Eksekutif Wiratama Institute | Menempuh pendidikan S1 Ilmu Ekonomi di UGM dan Master of Economic Policy, ANU Australia. Memiliki pengalaman 10 tahun pada program dan kebijakan pemerintah (Kawasan Ekonomi Khusus, Revitalisasi Pendidikan SMK Pertanian, Kantor Staf Presiden, Program Kartu Prakerja, dll).

Email : aulia.alfahmy@wiratama-institute.id
HP :0811-3229-033

[Website: https://www.wiratama-institute.id/ | IG: wiratama.institute]