Salah satu proyek strategis nasional yang diwariskan ke pemerintahan baru adalah pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. Oktober 2024 menjadi bulan penentu: apakah proyek ini akan dilanjutkan dengan skala dan arah yang sama, atau akan mengalami reposisi dari segi pembiayaan, tahapan, dan fokus pembangunan.

Pemerintahan baru telah memberikan sinyal akan tetap melanjutkan proyek IKN, namun dengan pendekatan yang lebih berhati-hati terhadap pembiayaan publik. Dalam beberapa pernyataan, Presiden menyebut pentingnya keterlibatan swasta dan sovereign wealth fund (SWF) untuk menghindari beban fiskal berlebihan. Sementara itu, pembangunan tahap awal infrastruktur dasar sudah mencapai lebih dari 60%, dan target relokasi ASN ke IKN mulai 2025 masih tetap diupayakan.

Namun, berbagai tantangan terus menghampiri. Pertama, realisasi investasi swasta masih di bawah ekspektasi. Beberapa investor asing menunda komitmen karena ketidakjelasan regulasi dan jaminan pengembalian investasi. Kedua, aspek lingkungan dan sosial juga menimbulkan kritik, terutama terkait potensi deforestasi dan ketimpangan antara pembangunan IKN dan daerah penyangga.

Dari perspektif progresif, proyek IKN perlu diletakkan dalam kerangka kebijakan jangka panjang yang berbasis keberlanjutan fiskal, sosial, dan ekologis. Pemerintah harus berani melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tahapan dan skala proyek. Misalnya, fokus jangka pendek bisa diarahkan pada fungsi inti pemerintahan dan infrastruktur dasar, sementara pembangunan kawasan ekonomi dan perumahan besar dilakukan secara bertahap dan sesuai kapasitas fiskal.

Penting juga untuk mengembangkan model pembiayaan campuran (blended finance) dan menjamin transparansi pengelolaan dana IKN. Di sisi sosial, partisipasi masyarakat lokal dan pemberdayaan UMKM setempat perlu diperkuat agar proyek ini tidak menjadi enclave eksklusif yang hanya dinikmati elite birokrasi dan investor.

Oktober 2024 menjadi waktu krusial untuk menata ulang narasi dan strategi IKN. Apakah ia akan menjadi simbol kemajuan berkelanjutan dan pemerataan, atau hanya megaproyek yang membebani anggaran dan memperdalam ketimpangan. Keputusan pemerintah dalam beberapa bulan ke depan akan menentukan jawabannya.