Sepanjang 2024, laporan tentang meningkatnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di berbagai sektor mulai menarik perhatian publik. Pada Agustus, data dari Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa lebih dari 46.000 pekerja telah mengalami PHK sejak awal tahun, dengan konsentrasi tertinggi di sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan manufaktur ringan. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan: apakah ini gejala krisis ketenagakerjaan, atau bagian dari transformasi struktural ekonomi?

Beberapa penyebab PHK dapat diidentifikasi. Pertama, pelemahan permintaan global menyebabkan penurunan ekspor, terutama ke Amerika Serikat dan Uni Eropa. Kedua, serbuan barang impor murah dan perubahan pola konsumsi dalam negeri membuat industri domestik kesulitan bersaing. Ketiga, tekanan biaya produksi akibat kenaikan upah dan harga energi memperburuk situasi. Dan terakhir, banyak perusahaan melakukan efisiensi melalui digitalisasi dan otomatisasi pascapandemi.

Namun dari sudut pandang progresif, meningkatnya PHK tidak serta-merta menandakan krisis. Ia bisa menjadi sinyal bahwa struktur ekonomi Indonesia tengah mengalami pergeseran. Masalahnya adalah bagaimana negara meresponsnya. Tanpa kebijakan transisi yang adil, transformasi ini akan meninggalkan jutaan pekerja dalam ketidakpastian.

Pemerintah telah mengaktifkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), namun pelaksanaannya masih terbatas. Banyak pekerja informal atau non-permanen tidak terjangkau oleh skema ini. Di sisi lain, program pelatihan ulang (reskilling) seperti Kartu Prakerja masih belum sepenuhnya terhubung dengan kebutuhan riil pasar kerja baru.

Diperlukan pendekatan yang lebih holistik. Pertama, perluasan skema perlindungan sosial untuk semua jenis pekerja, termasuk yang berbasis platform dan informal. Kedua, sinergi antara pelatihan vokasi dan industri harus diperkuat, sehingga pekerja yang terkena PHK bisa berpindah ke sektor-sektor yang tumbuh seperti ekonomi digital, logistik, kesehatan, dan energi hijau.

Ketiga, pemerintah harus aktif memitigasi dampak PHK di sektor-sektor strategis dengan insentif fiskal dan kebijakan industrial yang berpihak. Misalnya, memberikan subsidi energi bagi industri padat karya atau memberlakukan safeguard atas barang impor tertentu yang terbukti merugikan produksi dalam negeri.

Agustus 2024 menjadi pengingat bahwa transisi ekonomi memerlukan perlindungan yang adaptif bagi tenaga kerja. Jika tidak, transformasi yang diharapkan justru akan menghasilkan ketimpangan dan ketidakstabilan sosial yang lebih dalam. Negara harus hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga fasilitator keadilan dalam perubahan.