Satu tahun setelah diberlakukannya larangan ekspor bijih bauksit per Juni 2023, pemerintah melakukan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan hilirisasi mineral. Seperti halnya nikel, pemerintah berharap hilirisasi bauksit dapat menciptakan nilai tambah dalam negeri, meningkatkan ekspor produk olahan, dan membuka lapangan kerja di sektor pengolahan mineral.

Namun hasil sementara menunjukkan bahwa dampak kebijakan belum sekuat yang diharapkan. Beberapa smelter bauksit yang direncanakan belum selesai dibangun, dan kapasitas serap industri dalam negeri masih terbatas. Akibatnya, produksi bijih bauksit di sejumlah daerah melambat drastis, menyebabkan PHK massal di tambang, serta menurunnya penerimaan daerah dan pusat dari royalti tambang.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk tidak mundur dari kebijakan larangan ekspor, seraya mendorong penyelesaian pembangunan smelter yang tertunda. Namun, investor menghadapi berbagai kendala: perizinan yang kompleks, biaya energi yang tinggi, dan ketidakpastian pasar ekspor alumina. Sebagian proyek hilirisasi akhirnya ditunda atau direvisi skala investasinya.

Dari sudut pandang progresif, hilirisasi seharusnya tidak hanya fokus pada pelarangan ekspor, tetapi juga pada penciptaan ekosistem industri yang sehat. Pemerintah perlu memperkuat insentif fiskal dan non-fiskal bagi investasi hilir, menjamin pasokan energi dan infrastruktur logistik yang andal, serta mempercepat harmonisasi regulasi antar kementerian.

Lebih jauh lagi, aspek lingkungan dan sosial harus menjadi bagian dari strategi hilirisasi. Proyek smelter yang menggunakan teknologi HPAL (high pressure acid leaching) misalnya, harus diimbangi dengan standar pengelolaan limbah yang ketat. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa masyarakat sekitar proyek mendapat manfaat melalui program CSR, kemitraan tenaga kerja lokal, dan pembangunan ekonomi wilayah.

Juli 2024 menjadi titik refleksi bahwa hilirisasi bukan sekadar larangan ekspor, tetapi transformasi struktural yang menuntut konsistensi kebijakan, kesiapan industri, dan keadilan distribusi manfaat. Pemerintah perlu berani mengevaluasi kebijakan secara terbuka, memperbaiki desain insentif, dan menetapkan target realistis berdasarkan kapasitas industri nasional.

Jika dilakukan dengan pendekatan komprehensif dan partisipatif, hilirisasi bisa menjadi pengungkit lompatan ekonomi nasional. Namun jika tidak, ia hanya akan menjadi kebijakan populis yang menyisakan luka sosial dan ekonomi di daerah tambang.